Dampak Pembangunan Jalan Tol Oleh Asing Bagi Bangsa Indonesia

Nama               : Suci Ramadhani Putri

Kelas/Smt        : IV A

Prodi               : Muamalah

Dampak Pembangunan Jalan Tol Oleh Asing Bagi Bangsa Indonesia

Indonesia adalah negeri yang kaya, Indonesia adalah negeri yang dngan beragaman dan Indonesia adalah negeri yang hebat. Saya bangga menjadi Indonesia. Tercatat Indonesia telah beberapa kali mencatatkan prestasinya di kancah dunia sejak kemerdekaannya yaitu pada tahun 1945, hal ini dikarenakan bangsa Indonesia selalu bersatu teguh menghadapai segala tantangan demi untuk memajukan Indonesia. Indonesia selalu terbingkai utuh dalam satu BhinnekaTunggal Ika (Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh).

Namun sayangnya itu semua tidak akan lama lagi Bangsa ini nikmati lagi, hal ini lantaran negeri kita tercinta perlahan demi perlahan terus dikuasai oleh pihak asing. Baru-baru ini santer dibicarakan oleh masyarakat kita mengenai pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang menggebu-gebu sejak 4 tahun terakhir. Yaitu sejak era pemerintahan Preseiden Jokowi. Presiden Jokowi menargetkan untuk membangun 1000 kilometer jalan tol demi perkembangan Indonesia meskipun dengan berbagai cara.

Jika pada era pemerintahan-pemerintahan yang sebelumnya, pemerintah dalam membangun infrastruktur mekmakai sistem Public Private Partnershp (PPP) yaitu dimana pemerintah melakukan kerjasama dengan perusahaan BUMN dalam Pembangunannya. Sehingga pada akhirnya saat pembangunannya tuntas, jalan tol akan tetapdimiliki dan dikelola oleh BUMN. Sedangkan sejak era pemerintahan Jokowi, Jokowi mengganti sistem PPP ini dengan Limited Consension Acces (LCS). Yaitu sistem yang pemerintah bangun sendiri jalan tolnya, namun karena keuangan APBN yang tidak memadai, maka Indonesia berhutang untukmembangunnya, lalu setelah rampung maka akan ditawarkan kepada asing untuk dimiliki dan dikelola. Hasil penjualan jalan tol inilah yang kemudian akan digunakan untuk membangun ruas-ruas jalan tol lainnya. Bertambahnya ruas jalan tol adalah yang diincar oleh Pemerintahan Jokowi,karena menurut pemerintahan Jokowi jika infrastrukturnya bagus, maka perekonomian pun akan ikut membaikpula. Sekali lagi, meskipun harus dengan berbagai cara.

Terbaru, Kementrian PUPR melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftra Negatif Investasi menyatakan bahwa kini pengelolaan jalan tol terbuka 100% untuk asing. Sehingga asing dapat menguasai seluruh infrastruktur tol yang ada di Indonesia.

Tercatat sejak 4 tahun terakhir selama era kepemimpinan  presiden Jokowi telah dibangun jalan tol sepanjang 423,17 km. Angka ini memanglah yang tertinggi dibandingkan dengan era kepemimpinan yang sebelumnya sejak Indonesia merdeka.berikut daftar jalan tol yang telah diresmikan sejak tahun 2014 hingga sekarang.

1.      Kertosono-Mojokerto seksi 2 dan 3 24,92 km (2016 dan 2017)

2.      Gempol-Pandaan 12,05 km (2015)

3.      Cikampek-Palimanan 116,75 km (2015)

4.      Pejagan-Pemalang seksi 1 dan 2 20,2 km (2016)

5.      Gempol-Pasuruan 20,5 km (2017 dan 2018)

6.      Akses Tanjung Priok 11,4 km (2017)

7.      Surabaya-Mojokerto seksi 1B-4 33,94 km (2016 dan 2017)

8.      Palembang-Simpang Indralaya seksi 1 7,75 km (2017)

9.      Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi seksi 2-6 41,65 km (2017)

10.  Medan-Binjai seksi 2 dan 3 10,46 km (2017)

11.  Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) seksi 1B dan 1C 8,4 km (2017)

12.  Soreang-Pasir Koja 8,15 km (2017)

13.  Bakauheni-Terbanggi Besar segmen Pelabuhan Bakauheni-SS Bakauheni- Lematang-SS Kota Baru 13,9 km (2018)

14.  Ngawi-Kertosono seksi 1-3 49,5 km (2018)

15.  Solo-Ngawi segmen Kartasura-Sragen 35,2 km (2018)

16.  Bogor Ring Road seksi 2B 2,6 km (2018)

17.  Depok-Antasari seksi 15,8 km (2018)

Namun saya pribadi sebagai penulis tidak setuju dengan maraknya pembangunan jalan tol ini. Lantaran selain semua itu nantinya akan menjadi milik asing juga akan membawa dampak negatif bagi rakyat kita.

Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dana APBN negara kita tidak akan mencukupi jika harus memenuhi target pembangunan jalan tol yang pemerintah tetapkan. Sehingga pemerintah harus berhutang untuk kemudian digunakan sebagai modal awal pembangunan jalan tol ini. Realitanya pemerintah dalam usaha pembayaran hutang ini membebankannya ke pundak rakyat kita. Pajak dinaikkan dengan dipukul rata baik bagi rakyat yang kaya maupun yang miskin. Padahal kemudian, tidak semua dari rakyat kita bsa menikmati jalan tol ini. Lantaran tarif yang begitu mahal yang ditetapkan untuk melintasi jalan tol tersebut. Sehingga, paradigmayang terjadi adalah justru proyek jalan tol ini hanya akan menguntungkan bagi pihak asing saja.

Dan juga, pemerintah jangan hanya fokus kepada infrastruktu yang pada kenyataannya justru lebih menguntungkan pihak asing dibandingkan bagi bangsa Indonesia sendiri. Dengan berkembangnya infrastruktur, maka produk-produk asing akan semakin menjamur di Indonesia, terlebih lagi dengan kondisi pasar bebas saat ini. Maka produk-produk asli dalem negeri kita akan terpinggirkan. Produk-produk dari bangsa kita akan terasing di negeri sendiri.

Selain itu, dalam pembangunan proyek jalan tol banyak dari rakyat kita yang mengeluh lantaran berisik, debu dan polusi yang diakibatkan oleh suara mesin-mesin kendaraan yang berlalu lalang di tol. Dan juga pemerintah tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang akan diakibatkan dengan pembangunan proyek jalan tol ini, pemerintah seakan lupa dengan nasib para petani yang harus kehilangan pekerjaannya lantaran sawah yang biasa mereka biasa gunakan untuk bercocok tanam dipakai untuk kemudian digunakan untuk pembangunan proyek jalan tol. Sehingga kini merekapun kebingungan untuk beralih profesi.

Dan terakhir, kata pemerintah bahwa dengan dibangunnya infrastruktur jalan tol ini akan mempercepat laju perkembangan ekonomi Indonesia karena akan mendapat daya tarik dari parainvestor untuk kemudian menginvestasikan modalnya di Indonesia. Namun realitanya adalah bahwa empat tahun belakangan investor asing justru tergolong lesu. Perkembangannya pada kurun waktu tahun 2014-2018 justru hanya berkisar 6,84% bahkan pada tahun 2018 Indonesia sempat minus 8,8%. Hal ini tidak seperti pada masa era pemerintahan SBY yang justru perkembangan investasi di Indonesia rata-rata mencapai 20,62%. Hal ini berdasarkan data yang disampaikan oleh BKPM.

Sehingga terlihat jelas kemudian bagi penulis, bahwa pembangunan mega proyek jalan tol ini adalah selain tidak efisien juga menjadi beban bagi rakyat Indonesia. Penulis rasa, sudah saatnya pemerintah lebih memperhatikan bangsa indonesia lebih lagi. Pemerintah harus membuat keputusan-keputusan yang lebih akan menguntungkan bangsa indonesia sendiri. Seperti misalnya pada era pemerintahan SBY, pembangunan jalan tolmemang tidak seperti sekarang, namun pada saat itu Indonesia mampu menarik investoor asing hingga 20,62%. Kemudian era pemerintahan SBY juga lebih pro rakyat. Dengan membuat kebijakan-kebijakan langsung yang akan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Yaitu apabila ekonomi melemah, maka pemerintah akan membantu perputaran ekonomi dengan memberi bantuan dana langsung kepada rakyat Indonesia.